*** Selamat Datang di Website Resmi BKD-Diklat Kab. Gorontalo *** Format Peremajaan Data 2015 dapat diunduh pada Menu Download --> Format Dokumen *** Hati-hati penipuan, jangan percaya dengan janji-janji yang menjamin anda menjadi CPNS *** Waspadalah,Jangan sekali-kali percaya dengan oknum yang mengatasnamakan Pejabat BKD atau Pejabat Manapun yang menjanjikan pengalihan Status ke CPNS bagi Honorer K2 yang tidak lulus ujian *** Laporkan secepatnya ke BKD jika anda mendapati Oknum tersebut *** Sampai saat ini belum ada aturan baru tentang penambahan kuota CPNS dari tenaga Honorer Kategori 2 *** email BKD-Diklat Kab. Gorontalo: bkdkabgtlo@gmail.com *** Terima Kasih

Anda disini: BerandaLayananBidang MutasiPengurusan Kenaikan Pangkat PNS

Pengurusan Kenaikan Pangkat PNS

Kenaikan Pangkat merupakan penghargaan bagi PNS atas prestasi kerja yang dibuktikan dengan SK Kenaikan Pangkat. Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002

 

Persyaratan:

  • - Fotokopi SK CPNS
  • - Fotokopi SK PNS
  • - Fotokopi SK Pangkat Terakhir
  • - Fotokopi SK Penyesuaian MK  (Bila ada)
  • - Fotokopi Karpeg
  • - Fotokopi SK NIP Baru (2008 kebawah)
  • - Fotokopi DP3
  • - Fotokopi SK pengangkatan dalam jabatan
  • - Fotokopi Sertifikat Ujian dinas
  • - Fotokopi SK Ijin/tugas belajar
  • - Fotokopi Berita Acara pelantikan/surat pernyataan pelantikan
  • - Fotokopi DUPAK (Fungsional)

Langkah-langkah pengurusan oleh PNS adalah sebagai berikut:

  1. Memasukkan Berkas yang diperlukan ke Bidang Mutasi sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
  2. Berkas kemudian di verifikasi, Jika terdapat kekurangan, maka petugas akan menunjukkan kekurangan berkas untuk dilengkapi.
  3. Berkas yang sudah lengkap akan dimasukkan ke dalam buku register.
Melakukan Peremajaan data PNS sesuai berkas Kenpa melalui SAPK
  1. Melakukan Penginputan data PNS sesuai berkas Kenpa kedalam format Nota Persetujuan Kenpa
  2. Pencetakan Nota Usulan Persetujuan Kenpa dan daftar nominatif secara kolektif
  3. Validasi hasil pencetakan Nota Usulan Persetujuan Kenpa dan daftar nominatif secara kolektif
  4. Pembuatan konsep telaahan tentang nota usul persetujuan kenpa
  5. Pengajuan telaahan dan nota usul dan nominatif untuk ditandatangani
  6. Penandatanganan nota usul persetujuan kenpa dan daftar nominatif secara kolektif :
    • - Gol IV/c keatas Bupati
    • - Gol IV/a – IV/b Sekda
    • - Gol I/b – III/d Kaban
  7. Menyisipkan nota usul persetujuan kedalam Berkas Kenpa masing-masing PNS
  8. Mengantar usulan berkas Kenpa :
    • - Gol IV/c – IV/e ke BKPAD Prop.dan diteruskan ke BKN dan Sekneg
    • - Gol IV/a – IV/b ke BKPAD Prop. Dan diteruskan ke BKN Reg Manado
    • - Gol I/b – III/d ke BKN Regional Manado
  9. Menjemput Nota Persetujuan Kenpa dari BKN Regional XI Manado khusus Gol I/b - III/d
  10. Pembuatan SK Bupati tentang Kenpa secara Kolektif khusus Gol I/b - III/d dan konsep telaahan
  11. Pengajuan telaahan dan SK Bupati tentang Kenpa Gol I/b s/d III/d kepada Bupati untuk ditandatangani
  12. Pembuatan petikan SK Bupati tentang Kenpa Golongan I/b s/d Golongan III/d
  13. Penandatanganan petikan SK Bupati tentang Kenpa oleh Kepala BKD-Diklat
  14. Menjemput SK Gubernur tentang Kenpa Golongan IV/a s/d IV/b di BKPAD Propinsi
  15. Pencatatan dalam buku register dan pemberian nomor serta cap Petikan SK Bupati
  16. Pendistribusian SK Kenpa kepada yang bersangkutan
  17. SK Presiden Kenpa Gol IV/c keatas dikirim oleh Sekneg ke alamat yang bersangkutan
 

Hikmah

" Dari Ibnu Umar r.a. berkata: Nabi saw bersabda, "Seorang Muslim wajib mendengar dan taat kepada pemerintahnya pada apa yang disetujui dan yang tidak disetujui, kecuali jika diperintah bermaksiat. Maka apabila disuruh bermaksiat, ia tidak wajib mendengar dan tidak wajib taat." (H. R. Bukhari - Muslim) "
Go to top